DPR Minta KPU Perbesar Anggaran Untuk Penguatan Demokrasi

Jakarata, mediacenter.kpu.go.id- Komisi II DPR RI meminta kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar memperbesar alokasi anggaran untuk post “penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik”. Demikian point yang terangkum dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU dengan Komisi II DPR pada Senin (20/9) pagi di Ruang Sidang Komisi II, Senayan, Jakarta.

RDP yang digelar sejak pukul 10.20 WIB itu khusus membahas RKA K/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) pada RAPBN Tahun Anggaran 2011. Dihadiri delapan fraksi, RDP ini merupakan lanjutan dari rapat pada 1 September lalu dimana pada saat itu Dewan meminta penjelasan kepada KPU seputar pagu anggarannya secara detail dan terperinci.

Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setyadi menjelaskan, dari Pagu Indikatif yang diajukan untuk KPU Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1. 050.900 juta dan Pagu sementara sebesar Rp 980.870 juta, terinci tiga hal, yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU, serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. “KPU juga telah menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan TAPKIN (Penetapan Kinerja),” jelasnya.

Menurut Suripto, pada tahun 2011 KPU akan lebih memfokuskan program dan kegiatannya pada upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. KPU juga telah melakukan kesepakatan trilateral antara KPU, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Kementerian Keuangan terkait penyusunan anggaran. Dalam kesepakatan itu, alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana KPU sebesar Rp 121. 500 juta. “Untuk itu, anggaran KPU sebagian besar dialokasikan untuk anggaran belanja pegawai dan operasional perkantoran (34%). Sementara untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik baru dialokasikan sebesar Rp 63 miliar,” terangnya.

Dari penjelasan tersebut, Komisi II meminta agar KPU lebih memfokuskan alokasi anggarannya untuk penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik ketimbang peningkatan sarana dan prasarana aparatur. “DPR tidak mau hanya jadi tukang stempel saja. Bukan hal yang sulit bagi kami (DPR-red) untuk menyetujui atau tidak menyetujui anggaran ini (KPU-red), yang penting ada jaminan pelaksanaan Pemilukada (Pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah) dapat berjalan damai dan tidak ada kerusuhan,” ujar Anggota DPR dari PDIP Alexander Litaay.

Atas usul Ganjar Pranowo (PDIP) yang memimpin rapat, DPR memberikan waktu selama satu minggu kepada KPU untuk melakukan revisi terhadap program-program yang diajukan serta mengklasifikasikan post-post mana saja yang merupakan belanja mengikat dan tidak mengikat. “Anggaran untuk post yang merupakan belanja mengikat tidak dapat kita rubah-rubah lagi, tetapi yang bukan, content-nya masih harus direvisi lagi, terutama untuk penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik,” tegas Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap (FPG). (dd/red)

»»  Baca Selengkapnya...

KPU Buleleng Selenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Pemilih

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id–Pada hari Jumat (30/7) KPU Buleleng menyelenggarakan Workshop Pendidikan dan Pelatihan Pemilih, yang bertemakan “Penyelenggaraan Pemilukada 2010 di Indonesia sebagai refleksi untuk mewujudkan Pemilukada Kabupaten Buleleng 2012 yang demokratis”. Acara yang diselenggarakan di Singaraja Buleleng Provinsi Bali ini dihadiri oleh para undangan dari berbagai elemen masyarakat, yaitu Kepala desa (Perbekel, istilah di Bali), Muspika setempat, Polres, Partai Politik, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat. Hadir 2 narasumber, yaitu Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, dan Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini.

Ketua KPU Buleleng, Kadek Cita Ardana Yudi, S.Si, menyampaikan rasa syukurnya bisa mengumpulkan elemen masyarakat di Buleleng dalam acara workshop ini. Menurut Yudi, Pemilukada Kabupaten Buleleng 2012 memang masih lama, namun tahapan Pemilukada akan dimulai pada bulan Oktober 2011, harapannya apa yang menjadi konsolidasi acara workshop ini akan bisa dicapai sebaik-baiknya. “Bagaimana kita menyikapi, memetakan, dan memposisikan proses Pemilukada 2012 nanti, dengan evaluasi berjalan di Pemilukada 2010 dibeberapa daerah yang hasilnya sudah kita lihat ada yang sukses namun ada juga yang terkendala beberapa masalah, bahkan ada beberapa daerah dilanda kerusuhan massa,” tutur Yudi dalam pidato pembukaan workshop ini.

Elemen masyarakat yang hadir terlihat sangat antusias mencermati apa yang disampaikan narasumber, terutama dari Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, yang juga salah satu putera daerah asli Buleleng yang sangat dibanggakan masyarakat Buleleng karena mampu berkiprah pada tingkat nasional namun tetap ingat akan daerah asalnya. Putu Artha meminta KPU Buleleng harus intensif dan massif sosialisasi ke grassroot, harus sering roadshow ke desa-desa, sehingga diharapkan semua desa tidak ada konflik dengan adanya deteksi dini tersebut. Putu Artha juga memberikan gambaran potensi tahapan pencalonan bisa menjadi problem serius, apabila tahapan pencalonan bisa berjalan lancar, maka Pemilukada bisa dikatakan sudah siap. “Saya minta KPU Buleleng harus bersikap tegas, kalau ada calon diverifikasi tidak ada ijazahnya, langsung dicoret, kalau perlu ajak Panwaslu juga, jadi tidak ada dusta diantara kita,” tegas Putu Artha dalam paparannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Nurhidayat Sardini, mengemukakan konflik itu harus dicegah, pencegahan itu lebih baik daripada penindakan, maka harus ada sosialisasi yang intensif. “Kalau tidak bisa dicegah, ya terpaksa baru ditindak, dan penindakan itu untuk efek jera juga,” ungkap Nurhidayat. Menurut Nurhidayat, kalau ada Panwaslu yang tidak responsive, laporkan saja dan akan langsung ditegur, masyarakat juga harus mengawasi pengawas, kalau sampai masuk angin maka akan dipecat. “Seperti contoh kasus di Banyuwangi, Ketua Panwaslu kita pecat karena kemana-mana selalu bersama peserta pemilu, itu tidak benar, jangan sampai ada kerikil dalam sepatu kita, kalau ada kerikil ya kita buang sepatunya, tidak hanya kerikilnya saja,” tegas Nurhidayat. Selain itu, kalau ada pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilukada, laporkan saja kepada Panwaslu, karena Panwaslu itu juga tidak boleh menolak laporan dari masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab, para elemen masyarakat ini juga tampak antusias menggali informasi dari para narasumber, bertukar pikiran, dan bahkan ada yang berkeluh kesah dengan pengalamannya dalam proses Pemilu yang lalu. Salah satunya dari seorang Kepala Desa (perbekel) yang mengemukakan keluhannya, suka, dan dukanya dalam membantu proses pemilu 2009 yang lalu. “Tolong Kepala Desa atau perbekel juga dipikirkan, jadi tidak hanya KPPS saja yang diberi dana pada saat Pemilu dan Pemilukada, padahal kami katanya juga dibilang sebagai salah satu jenderal lapangan dalam pemilu dan pemilukada,” ujar perbekel salah satu daerah di Buleleng tersebut. Sementara itu salah satu pimpinan Parpol di Buleleng meminta KPU dan semua tokoh dalam masyarakat dalam melakukan pendidikan pemilih tidak hanya dalam workshop seperti ini, tetapi juga dilakukan langsung seperti di bawah pohon, berbincang-bincang, ngopi-ngopi, sehingga bisa dirasakan dan dicermati langsung oleh masyarakat. (ar/fs/red)

»»  Baca Selengkapnya...

KPU Launching Iklan Pemilukada DI Tangsel

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-Anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si hari Kamis (5/8) meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat atau PSA (Public Service Announcement) untuk Pemilukada (Pemilu Kepala/Wakil Kepala Daerah). Launching (peluncuran perdana) dilakukan di Kantor Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten. PSA tersebut terdiri dari tiga versi, satu untuk ditayangkan di televisi, dan dua untuk ditayangkan di radio. PSA versi televisi berdurasi sekitar 30 detik, sedangkan versi radio (versi “cek“ dan versi “menunggu”) berdurasi sekitar 60 detik.

Launching yang digelar berbarengan dengan acara persiapan pelaksanaan Pemilukada Kota Tangsel itu dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat dan pejabat Kota Tangsel. Pemilukada Kota Tangsel untuk memilih Walikota akan digelar pada 13 November tahun ini.

Hadir dalam acara itu Plt. Walikota Tangsel H. Eutik Suarta, SH; Ketua DPRD Kota Tangsel Bambang T. Rachmadi; Ketua KPU Provinsi Banten Hambali; Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bachsan; Kepolisian Kota Tangsel; Kejaksaan Negeri Kota Tangsel; Pengadilan Tinggi Kota Tangsel; unsur Muspida; perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri; para ketua parpol; serta tokoh masyarakat setempat. Dari KPU Pusat, selain Endang Sulastri hadir juga Anggota yang lain, Dr. H. Abdul Aziz, MA.

Dalam sambutannya, Abdul Aziz yang mewakili Ketua KPU berpesan agar KPU Kota Tangsel dapat menegakkan “rule of the game” dalam menyelenggarakan Pemilukada. Seluruh proses harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Aziz menaruh harapan yang besar kepada penyelenggara Pemilukada di Kota ini. “Warga Tangsel adalah warga terpilih, karena seluruh potensi ada di Kota ini. Saya berharap Kota Tangsel dapat memilih pemimpin yang baik untuk lima tahun ke depan dan jadi percontohan untuk daerah lain,” ujarnya.

Aziz memaparkan masalah-masalah yang terjadi di beberapa daerah yang sedang maupun sudah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2010 ini. Seperti soal coblos tembus, pencalonan, dukungan ganda dari parpol, pelanggaran masa kampanye, DPT (Daftar Pemilih Tetap) sampai masalah anggaran. “Masalah yang masih menjadi ganjalan semoga tidak terjadi di Tangsel. Warga juga harus mengecek namanya di DPT. Kewajiban membangun kehidupan politik bukan cuma tugas KPU dan Pemerintah, tapi juga tugas parpol,” tandas Anggota KPU Korwil Banten ini.

Tangerang Selatan adalah sebuah kota baru yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan. Kota yang terbentuk pada bulan November 2008 itu terdiri dari tujuh wilayah, yakni Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Pamulang, Pondok Aren, dan Setu. Saat ini Kota Tangsel dipimpin oleh Penjabat Walikota (Plt) H. Eutik Suarta, SH.

Dalam kesempatan itu, Anggota KPU Endang Sulastri menyerahkan PSA secara simbolik kepada Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bachsan. Ia juga meminta kepada media massa yang hadir untuk membantu mensosialisasikan PSA Pemilukada yang dibuat atas kerja sama KPU dan IFES (International Foundation for electoral Systems) itu. “Teman-teman media saya harap dapat menyebarluaskan iklan (PSA) ini, baik secara nasional maupun lokal,” pintanya.

Acara ditutup dengan penekanan sirine dan deklarasi “Kampanye Damai” serta peluncuran maskot dan jinggel Pemilukada Kota Tangsel. Maskot berbentuk paku itu menggambarkan bahwa masyarakat Kota Tangsel siap mencoblos dalam Pemilukada nanti. (dd/fs/red)

»»  Baca Selengkapnya...

KPU TERBITKAN BUKU HASIL PEMILU 2009

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-Setelah berjalan hampir satu tahun sejak Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 selesai digelar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya dapat menerbitkan buku hasil Pemilu tahun 2009. Buku yang terbit pada bulan Agustus 2010 itu diberi label “Pemilu 2009 Dalam Angka”.

Buku yang berisi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009 dan disajikan dalam bentuk angka dan jumlah itu merupakan upaya KPU untuk mendokumentasikan berbagai data Pemilu 2009 dalam satu dokumen utuh. Dengan begitu, akan memudahkan masyarakat untuk mencari data Pemilu 2009.

Selain disusun dalam format berdasarkan tahapan pemilu, buku ini juga menampilkan tema-tema yang biasanya ingin diketahui oleh publik, misalnya jumlah calon anggota legislatif perempuan DPR RI; jumlah suara caleg yang dipilih paling banyak dan paling sedikit; info grafik anggota DPR dan DPD terpilih berdasarkan tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, jenis kelamin; atau grafik tingkat partisipasi pemilihan umum presiden/wakil presiden. Data Pemilu 2009 yang cakupannya luas atau nasional, pada buku ini juga disajikan dalam scope yang lebih kecil. Dapat dilihat pada Bab I buku ini, disajikan data Pemilu 2009 di setiap pulau yang ada di Indonesia.

Faisal Siagian, Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan Informasi KPU yang membidani lahirnya buku ini mengakui, diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk bisa menerbitkan buku ini. “Kita memang tidak terlalu tergesa-gesa untuk menerbitkan buku ini, karena di dalamnya banyak sekali angka-angka dan data yang harus benar-benar valid dan akurat,” terangnya. “Tapi syukurlah, upaya kita untuk dapat merespons keinginan banyak pihak agar tersedia sebuah “dokumen” pemilu 2009, akhirnya dapat direalisasikan,” tambahnya.

Buku ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen penting dari penyelenggaraan pemilu yang pernah diselenggarakan oleh bangsa Indonesia dan menjadi catatan sejarah bahwa kita pernah menggelar sebuah pesta demokrasi yang besar. (dd/red)

»»  Baca Selengkapnya...

Pemungutan Suara di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Masyarakat Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur, pada Sabtu (1/5/) untuk pertama kali menggelar Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah).

Kabupaten yang saat ini dipimpin oleh Pj. Bupati H. Sulaeman Gaffur, SE ini memiliki 1.427 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 431.636 orang. Tercatat 6 (enam) pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pemilukada, yakni:

1. No. Urut 1: Drs. H. M. Idrus Sy, M.Si dan Agus Shali, SH. (Independen/ Perseorangan);
2. No. Urut 2: H. Awang Dharma Bakti, ST. MT. dan Saiful Aduar, S.Pd., M.Pd. (Independen/Perseorangan);
3. No. Urut 3: Awang Ferdian Hidayat, SE. dan Drs. H. Suko Buono, M.Si. (Gabungan parpol: Partai Patriot, PPPI, Partai Barisan Nasional, PPD, Partai Republikan, PNI Marhaenisme, PKP, PMB, PPDI, Partai Merdeka, PPP, PDI Perjuangan, PKPB);
4. No. Urut 4: Dr. H. M. Edward, SE., MS. dan H. Syahrini, SE. (Gabungan parpol: PAN, PNBK);
5. No. Urut 5: Ir. H. Sugianto, MM. dan Drs. Fathan Djoenaidi, MM. (Gabungan parpol: Partai Hanura, Partai Gerindra, PKPI, PPIB, Partai Kedaulatan, PKB, PDS, PBB, PBR, PKNU, PKDI, PIB);
6. No. Urut 6: Rita Widyasari, S.Sos., MM. dan H.M. Ghufron Yusuf, SH., MM. (Golkar).

Kabupaten yang mengandalkan gas dan batubara ini terdiri dari 18 kecamatan yang tersebar di seluruh daerah Kutai Kertanegara, diantaranya Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Tengggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.

Jalannya pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, tertib dan damai. Hal itu terlihat di beberapa TPS yang dimonitor langsung oleh Ketua KPU Prof. Dr. H. Hafiz Anshary AZ, MA dan Anggota KPU Drs. H. Abdul Aziz, MA. (koordinator untuk wilayah Kalimantan Timur). Keduanya didampingi oleh Anggota KPU Kab. Kukar, Pj. Bupati Kukar H. Sulaeman Gaffur, SE, Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak, Muspida Kab. Kukar, Anggota DPRD, dan jajaran Pemkab dan Pemprov Kal-tim.

“Semua aparat dari tingkat atas sampai tingkat KPPS harus bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh ada sedikit pun yang berpihak kepada calon atau tim sukses mana pun,” pesan Hafiz Anshary saat mendatangi TPS di RSUD A.M. Parakesit, Tenggaraong.

Sebelum melakukan kunjungan ke TPS-TPS di sekitar Kab. Kukar, Ketua KPU, Anggota KPU, Bupati, dan Muspida setempat melakukan tele-conference (dialog jarak jauh dengan teknologi audio-video digital) ke beberapa kecamatan. Dalam pantauan tersebut tidak ada hambatan yang berarti, kecuali di Kec. Kembang Jangkut yang mengalami kenaikan air pasang dan menyebabkan TPS yang berada di sekitar sungai harus dipindahkan. Karena peristiwa tersebut masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya harus menyebrangi sungai dengan bantuan dari pemda setempat.

Ketua KPU juga mengingatkan agar jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan maupun manipulasi angka perolehan suara seluruh calon. Dianjurkan kepada seluruh aparat baik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK untuk memotret hasil rekapitulasi. "Jika nanti terjadi masalah yang menyangkut perolehan suara di tingkat kelurahan atau kecamatan, maka foto tersebut dapat dijadikan sebagai bukti otentik," jelas Hafiz.

Hasil perolehan suara sementara Pemilukada Kabupaten Kukar pada tanggal 2 mei 2010 pukul 09.00 WITA, komposisinya adalah sebagai berikut:
1) Pasangan No. Urut 1: 5.006 suara (2%);
2) Pasangan No. Urut 2: 22.939 suara (9,17%);
3) Pasangan No. Urut 3: 39.753 suara (15,89%);
4) Pasangan No. Urut 4: 24.798 suara (9,91%);
5) Pasangan No. Urut 5: 23.383 suara (9,35%);
6) Pasangan No. Urut 6: 134.255 suara (53,67%).

Jumlah suara sah pada Pemilukada Kabupaten Kukar mencapai 250.134 suara dan suara tidak sah berjumlah 573 suara. Tingkat partisipasi pemilih sementara mencapai 58,88%. Terdapat 2 kecamatan yang partisipasi pemilihnya tidak mencapai 50%, yaitu Kecamatan Tenggarong (27,2%) dan Kecamatan Samboja (28,37%). (o’o/dd/fes/red)

»»  Baca Selengkapnya...

Semarang Sukses Gelar Pemilukada Kedua di Indonesia

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-Mengikuti jejak Kabupaten Kebumen, kini giliran Kota Semarang yang berhasil menyelenggarakan Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dengan sukses pada Minggu (18/04). Pemilukada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang periode 2010-2015 ini merupakan Pemilukada kedua di Indonesia yang akan digelar sepanjang tahun 2010.

Pemilukada Kota Semarang ini diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon (paslon) yang semuanya diusung oleh partai politik. Tidak ada satupun paslon yang merupakan calon perseorangan. Adapun komposisi kelima pasangan calon tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pasangan nomor urut 1 : H. Mahfudz Ali, SH, M.Si dan Anis Nugroho Widharto, SE
( diusung oleh Partai Demokrat )
2. Pasangan nomor urut 2 : Dra. Hj. Harini Krisniati, MM dan Ari Purbono
( diusung oleh Partai PKS, Gerinda )
3. Pasangan nomor urut 3 : Bambang Raya Saputra dan Kristanto
( diusung oleh Partai Golkar, Damai Sejahtera, PKPI, PKPB, PKDI, PBN, PMB, PDI, PNBKI, Kedaulatan, Buruh, PPD, PPI, PIS )
4. Pasangan nomor urut 4 : Muhammad Farchan, ST, MT dan Hj. Dasih Ardiyantari, SE
( diusung oleh Partai PAN, PPP, PKB )
5. Pasangan nomor urut 5 : Drs. H. Soemarmo, M.Si dan Hendrar Prihadi, SE, MM
( diusung oleh Partai PDI Perjuangan )

Jumlah pemilih yang terdapat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilukada Kota Semarang adalah 1.100.312 orang dengan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 2.802 buah, termasuk 10 TPS Khusus yang ditempatkan di Rumah Sakit.

Proses pemungutan suara di TPS yang dimulai sejak pukul 07.00 pagi berjalan lancar dan kondusif. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup bagus. Kerjasama antara Pemerintah Kota dan KPU dalam mensukseskan jalannya pemilukada juga terlihat sangat baik. Bahkan Walikota, Muspida, dan Komisioner KPU Kota Semarang bersama-sama melakukan kunjungan ke TPS-TPS, antara lain TPS 05 Karang Ayu, TPS 03 Tawang Mas, TPS 01 Karang Kidul, dan TPS 10 Mlatiharjo.

“Kami bersyukur proses pemungutan suara ini bisa berjalan dengan lancar. Kerjasama Pemerintah Kota dengan KPU terjalin baik dan masyarakat juga saya lihat antusias untuk datang ke TPS. Mereka ingin menggunakan hak suaranya,” tutur Ketua KPU Kota Semarang, M. Hakim Junaidi saat meninjau TPS 10 Mlatiharjo dengan Walikota Semarang Sukawi Sutarip, SH, SE.

Perolehan suara sementara hasil Pemilukada Kota Semarang sampai dengan Senin (19/04) sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 5 : 166.005 suara (34,04%).
2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 151.938 suara (31,16%),
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 83.104 suara (17,02%),
4. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 45.478 suara (9,33%),
5. Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 41.126 suara (8,43%),

Pengumuman hasil resmi Pemilukada Kota Semarang akan ditetapkan KPU Kota Semarang dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 23 s/d 24 April 2010, di Hotel PATRA Semarang. (ar/dd/fs/red)

»»  Baca Selengkapnya...

Word Movement for Democracy Kunjungi KPU

Jakarta, kpu.go.id-Sebanyak 25 orang anggota The World Movement for Democracy (WMD) Rabu 14 April 2020 melakukan kunjungun ke kantor KPU Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta. Mereka diterima oleh Ketua dan anggota KPU. Kunjungan ke KPU ini adalah rangkaian kegiatan WMD di Indonesia. KPU menjadi tuan rumah untuk sekitar 25 tamu internasional pada tanggal 14 April 2010. Salah satu agenda WMD di Jakarta adalah untuk mendiskusikan tugas dan peran KPU.

Kunjungan yang diajukan ini merupakan bagian dari Assembly ke Enam World Movement for Democracy yang kana berlangsung di Jakarta pada 11-14 April 2010. Assembly ini bertema “solidaritas Lintas Budaya” : Bekerja sama untuk demokrasi (Solidarity across Cultures : Working Together for Democracy) yang mengumpulkan lebih dari 500 praktisi demokrasi dan kalangan terpelajar dari seluruh penjuru dunia.

Peserta yang diundang pada Assembly di Jakarta ini mewakili partai politik, serikat pekerja, asosiasi bisnis, LSM, Institute Riset, Organisasi Pendidikan civic, kelompok anti korupsi dan yayasan pendukung demokrasi serta anggota parlemen dan pejabat pemerintah yang memiliki minat khusus dalam demokrasi. Mereka berbagi pengalaman lapangan mereka dalam membangun strategi-strategi untuk menghadapi hambatan yang mereka hadapi di negara dan wilayah mereka.

Dalam kunjungan WMD ke KPU, Ketua KPU A Hafiz Anshary menjelaskan peran, tugas dan tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara serta hasil Pemilu Legislatif, Pilpres 2009 dan Pemilukada. Hasil kunjungan ke KPU ini akan membantu peserta internasional WMD memahami bagaimana institusi-institusi dan organisasi-organisasi demokrasi seperti KPU bekerja untuk konsilidasi demokrasi.

KPU telah menjadi tuan rumah bagi WMD . DI akhir kunjungan dilakukan tukar menukar cindera mata antara KPU dan WMD (FS)

»»  Baca Selengkapnya...